Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Jual Beli Ilegal, Ajukan Eksepsi

Ahmad Tani, kuasa hukum terdakwa kasus jual beli ilegal kain grey, AW (63) menilai, surat dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya sudah kadaluarsa, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Ahmad mengatakan, dalam surat dakwaan, tidak ada uraian fakta yang sepadan dengan unsur-unsur pengaduan, tidak dituliskan waktu peristiwa, dan tidak dicantumkannya kejelasan perbuatan terdakwa.

Adapun tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa dijerat hukuman kurang dari 5 tahun penjara berdasar KUHP nomor 75, dikarenakan penggelapan 10,41 jar kain grey BSWA senilai 161.200.000 rupiah. Namun, Ahmad menyatakan, tuntutan tersebut tidak dapat diterima atau harus dibatalkan demi hukum. Karenanya, ia mengajukan eksepsi keberatan atau permohonan penangguhan penahanan dengan 3 alasan.

“Pertama, sebetulnya terdakwa hanya sebagai korban dari terdakwa IW (40). Kedua, tidak ada unsur pengaduan dari masyarakat. Dan ketiga, ini bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi ruang lingkup hukum perdata. Karenanya, jelas tuntutan tidak dapat diterima, melainkan harus diselesaikan menurut perdata,” kata Ahmad, pada sidang dakwaan kasus jual beli ilegal kain grey di Pengadilan Negeri (PN) RE Martadinata Bandung, Senin (22/4).  

Ahmad menambahkan, hukum perdata jual beli termaktub dalam pasal 1457 KUHAP perdata, pasal 14 KUHAP perdata, pasal 13 KUHAP perdata, dan pasal 1320 KUHP perdata. “Kesepakatan jual beli itu Juni 2012. Kedua orang yang melakukan perjanjian tidak di bawah umur, lalu ada objek yang diperjanjikan yakni kain grey 1350 BSWA. Bila dikaitkan dengan hukum perdata, ini merupakan hal-hal yang diperbolehkan, artinya tidak menentang perundang-undangan,” terang Ahmad.  

Selain itu, alasan pengajuan eksepsi keberatan lainnya, karena menurut Ahmad, telah terjadi pelanggaran dalam proses penyidikan, bahkan saat AW masih berstatus tersangka. “Proses penyidikan telah melanggar pasal 56 ayat 1 KUHAP. Saat dilakukan penyidikan, Polrestabes Bandung tidak memberitahu terlebih dulu tersangka AW atau kuasa hukumnya. Artinya ini cacat hukum,” ujarnya.

Kesimpulannya, dari nota keberatan eksepsi yang diajukan, Ahmad berharap Majelis Hakim dan JPU agar berkenan menetapkan menerima eksepsi keberatan. Menyatakan berita penyidikan melanggar pasal 56 ayat 1 KUHAP, menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum, pidana no 75 batal demi hukum dan atau dibatalkan, serta mengeluarkan terdakwa dari tahanan.

Di samping itu, hakim ketua, Nainggolang menegur Ahmad, karena tidak mencantumkan jaminan di nota eksepsi. “Jika jaminannya orang, orang tersebut tetap harus menyebut sejumlah uang. Tapi jika jaminannya sejumlah uang, uangnya harus disetor,” kata Ida. Ida juga mengatakan, akan mempertimbangkan perihal pengkabulan eksepsi. Sementara JPU akan mengajukan berkas tanggapan eksepsi. Sidang ditunda 1 minggu, dan akan dilakukan 29 April 2013 pukul 14.30 WIB.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak Polrestabes Bandung.[Santi/Penny]

Related Post